Nota Keuangan Perubahan APBD 2021 Disetujui Molen Harap Dapat Jadi Pemicu Pemulihan Ekonomi

POSBELITUNG.CO -- Rapat Paripurna Ketiga Masa Persidangan I DPRD Kota Pangkalpinang dalam rangka persetujuan terhadap nota keuangan dan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Senin (20/9/2021) di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kota Pangkalpinang.

Rapat dimulai oleh laporan badan anggaran, kemudian pendapat akhir fraksi, baru Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD dan nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dapat disetujui bersama.

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pangkalpinang Rudi Kurniawan menyebut, badan anggaran DPRD Kota Pangkalpinang beserta tim melakukan pembahasan yang berpedoman pada RKPD perubahan dan berdasarkan pembahasan sebelumnya.

Adapun secara ringkas struktur anggaran pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Daerah semula dianggarkan sebesar Rp890,7 miliar berubah menjadi sebesar Rp913,6 miliar, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah semula dianggarkan sebesar Rp137,4 miliar berubah menjadi sebesar Rp146,3 miliar.

Dana Transfer semula dianggarkan sebesar Rp753,2 miliar, berubah menjadi Rp732,2 miliar, lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dianggarkan sebesar Rp35,1 miliar.

Kemudian Alokasi Belanja semula dianggarkan sebesar Rp935,08 miliar berubah menjadi sebesar Rp1,005 triliun. Defisit Anggaran semula sebesar Rp44,3 miliar, berubah menjadi sebesar Rp91,8 miliar.

Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan semula dianggarkan sebesar Rp48,3 miliar berubah menjadi sebesar Rp95,8 miliar. Pengeluaran Pembiayaan tetap dianggarkan sebesar Rp4 miliar.

Pembiayaan Netto semula dianggarkan sebesar Rp44,3 millar berubah menjadi sebesar Rp91,8 miliar, sehingga Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Nihil.

Rudi juga menyampaikan catatan-catatan penting guna menjadi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

"Untuk menyelesaikan kegiatan manfaatkan sisa waktu berakhirnya tahun anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaannya walaupun dilakukan dalam kondisi panjang tetapi tetap akuntabel," sebut Rudi.

Share this post